Mualem Dikabarkan Menikah Lagi, Bagaimana Aturan Poligami Bagi Gubernur?
Aceh Today, Banda Aceh – Kabar pernikahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, dengan seorang perempuan di Malaysia terus memicu diskursus publik. Tak hanya soal asmara, isu ini merembet pada pertanyaan mendasar: bagaimana aturan hukum terkait poligami bagi pejabat publik, khususnya di bumi Serambi Mekkah?
Secara nasional, praktik poligami diatur ketat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan. Meski menganut asas monogami, undang-undang membuka ruang poligami dengan syarat yang sangat rigid.
Seorang suami wajib mendapatkan izin dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Izin tersebut hanya diberikan jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami penyakit yang tak tersembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, syarat mutlak lainnya adalah persetujuan istri sah serta jaminan keadilan dan nafkah.
Harus Izin Presiden?
Bagi pejabat negara, aspek etika dan keteladanan menjadi sorotan utama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, aturan perkawinan bagi pejabat diperketat. Mengingat jabatan Gubernur merupakan jabatan politik yang melekat pada simbol kepemimpinan, seorang Gubernur yang hendak menikah lagi secara prosedural diwajibkan meminta izin kepada Presiden Republik Indonesia.
Di Aceh sendiri, meski syariat Islam membolehkan poligami, para ulama menekankan bahwa kebolehan tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jika keadilan diragukan, maka poligami sangat tidak dianjurkan.
Bukan Sekadar Legalitas, Tapi Etika
Pengamat kebijakan publik, Sofyan, menilai persoalan ini tidak berhenti pada aspek legal semata, tetapi juga menyentuh ranah etika kepemimpinan.
“Ini bukan hanya soal pelaminan, tetapi tentang empati, prioritas, dan kesadaran atas amanah kekuasaan,” tegas Sofyan di Banda Aceh, Selasa (20/1/2026).
Hingga saat ini, publik masih menanti klarifikasi resmi dari pihak Gubernur Aceh. Penjelasan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sang pemimpin telah sejalan dengan prosedur hukum, administrasi negara, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Aceh.
