Aceh Utara Masuki Masa Transisi Darurat Pemulihan Banjir, Fokus Rehabilitasi dan Huntara
 |
| Rapat evaluasi penanganan bencana banjir Aceh Utara, Senin (5/1/2026). [Foto: untuk TAP] |
Aceh Today, Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menetapkan masa Transisi Darurat menuju Pemulihan pascabencana banjir selama satu bulan, terhitung mulai 6 Januari hingga 5 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan setelah status Tanggap Darurat berakhir pada Senin (5/1/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Banjir yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara dan dihadiri perwakilan BNPB Pusat, DPRK Aceh Utara, Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat dari wilayah terdampak banjir.
Memasuki fase transisi, Pemkab Aceh Utara mengalihkan fokus penanganan dari respons darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin, mengatakan pemerintah daerah tengah mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dokumen utama pemulihan.
“Kami meminta seluruh OPD bergerak cepat agar R3P segera rampung dan menjadi acuan pemulihan pascabencana secara menyeluruh,” kata Jamaluddin.
Di lapangan, aparat TNI dan Polri terus melakukan pembersihan fasilitas umum yang terdampak banjir, sekaligus membantu penyediaan titik air bersih bagi masyarakat di sejumlah kecamatan.
Sementara itu, BNPB Pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penanganan bencana di Aceh Utara selama masa transisi, termasuk pemenuhan logistik serta dukungan Dana Siap Pakai (DSP). Prioritas utama diarahkan pada percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), menekankan pentingnya akurasi pendataan kerusakan rumah warga, baik kategori rusak berat, sedang, maupun ringan, agar bantuan dari pemerintah pusat dapat tepat sasaran. Ia meminta para camat proaktif menjemput dan melengkapi data yang belum terlaporkan.
“Besok, 6 Januari 2026, beberapa menteri dijadwalkan meninjau langsung Aceh Utara. Kita juga sedang mempersiapkan rencana kunjungan Presiden terkait pembangunan Huntara dan Huntap,” ujar Ayahwa.
Pemkab Aceh Utara berharap masa transisi ini dapat menjadi fondasi pemulihan yang terarah dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabanjir.
