Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Berkantor di Aceh, Koordinasi Diperkuat
Aceh Today, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperkuat upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh dengan menempatkan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana untuk berkantor langsung di daerah terdampak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keberadaan Satgas di Aceh bertujuan memastikan seluruh proses pemulihan berjalan terkoordinasi, fokus, dan terukur, terutama pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejak akhir November 2025.
“Satgas pemulihan pascabencana DPR RI memang berkantor di Aceh. Tujuannya agar seluruh pihak dapat bekerja terkoordinasi dan fokus dalam mempercepat pemulihan,” kata Dasco usai rapat koordinasi di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Menurut Dasco, rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait menjadi langkah awal untuk menyatukan visi serta pembagian peran yang jelas dalam penanganan pemulihan pascabencana.
Ia berharap setiap kementerian dan lembaga menugaskan minimal satu perwakilan untuk ikut berkantor bersama Satgas DPR RI di Aceh. Dengan pola kerja tersebut, perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing pihak dapat dipantau dan diperbarui secara berkelanjutan.
“Dengan berkantor bersama, koordinasi akan lebih cepat dan setiap perkembangan bisa terus diperbarui,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan harapan Pemerintah Aceh agar penanganan pascabencana tidak berjalan parsial, melainkan terarah dengan fokus yang jelas.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa dampak bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November lalu menimbulkan kerusakan yang luas dan kompleks.
“Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan logistik, menyediakan layanan kesehatan, serta melaksanakan pemulihan awal. Namun besarnya dampak bencana membutuhkan dukungan kuat dan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” ujar Mualem.
Ia menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah.
Mualem berharap langkah konkret segera diwujudkan, khususnya percepatan perbaikan infrastruktur rusak, pembangunan jembatan yang terputus, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarinstansi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI, sejumlah anggota DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Staf Khusus Presiden, serta para kepala daerah se-Aceh.
