Kibarkan Bendera Putih, Warga Aceh Minta Banjir–Longsor Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Aceh Today, Banda Aceh - Masyarakat Aceh mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Aceh di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).
Dalam aksi yang berlangsung di tengah guyuran hujan tersebut, massa mengibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan terhadap penanganan pemerintah. Mereka menilai negara tidak mampu menangani dampak bencana yang telah berlangsung selama hampir tiga pekan.
“Tuntutan kami tidak muluk-muluk. Tetapkan bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar statusnya bencana nasional dan buka akses bantuan dari negara luar. Pemerintah Indonesia sungguh tidak mampu menangani ini,” ujar Azharul Husna, salah satu orator aksi.
Menurut Husna, hingga kini penanganan darurat dinilai tidak terkoordinasi dengan baik. Ia menuding laporan para menteri kepada Presiden tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Sudah tiga pekan bencana berlalu, tapi penanganannya amburadul. Laporan yang disampaikan tidak sesuai fakta di lapangan,” tegasnya.
Ia menyebut kekecewaan masyarakat telah meluas di berbagai daerah di Aceh. Pengibaran bendera putih, lanjut Husna, merupakan bentuk keputusasaan sekaligus harapan agar solidaritas datang dari negara-negara asing.
“Ini adalah kekecewaan yang terakumulasi, bagaimana negara hampir selalu di setiap kesempatan mengecewakan rakyat,” katanya.
Dampak Dinilai Lebih Parah dari Tsunami 2004
Hal senada disampaikan Haekal Afifa. Ia menilai dampak banjir dan longsor kali ini bahkan lebih parah dibandingkan tsunami Aceh 2004, terutama dari sisi keterlambatan penanganan dan distribusi bantuan.
“Sampai hari ini masih banyak masyarakat tertahan di pengungsian dan daerah-daerah terisolir. Distribusi logistik belum menjangkau mereka,” ujarnya.
Haekal juga mendesak pemerintah Indonesia membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan internasional guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gagal menjalankan fungsi negara dengan baik terhadap warga negaranya,” pungkasnya.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan ditutup dengan doa bersama untuk para korban bencana.
