Seminar Kebangsaan di Unimal bersama Menteri Perdangangan
Kabar Aceh - Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. mengisi materi pada seminar kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Universitas Malikussaleh, Jumat (15/12/2023) di Gedung ACC Uteunkot, mengupas masalah perdangangan lintas negara.
Acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan unsur pimpinan fakultas berlangsung dengan penuh semangat.
Rektor Unimal, Prof. Dr. Herman Fithra yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan keuangan, Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, Unimal merupakan kampus yang memiliki puluhan ribu mahasiwa. Sebagian besar mahasiswa unimal berasal dari luar wilayah Aceh.
Pada kesempatan itu juga, dirinya menyampaikan beberapa pembangunan Unimal yang telah dibiayai Asian Development Bank (ADB). Seperti gedung dekanat dan lain sebagainya.
“Kampus Unimal saat ini sedang membangun berbagai gedung dan fasilitas. Pembangunan ini dibiaya oleh ADB, sehingga kita berharap, semoga di tahun 2024, pembangunan ini sudah rampung dan mulai dapat digunakan,” ungkap Dr. Mukhlis.
Pada kesempatan itu, Menteri Perdangangan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada mahasiswa unutk bertanya.
Melalui berbagai pertanyaan tersebut, dirinya akan mengupas berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan mahasiswa.
Diantara sejumlah pertanyaan, umumnya berbagai topik perdagangan, terutama dalam hal perdangan digital serta ekspor impor.
Seperti ditanyakan oleh salah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum bertanya, terkait masuknya barang impor dari luar khususnya yang bersifat ilegal.
Ia bertanya bagaimana pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, dalam menyikapi hal tersebut. Mahasiswa lain juga bertanya terkait kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan digital.
“Kita akan mulai membangun digital economy framework. Sehingga, Indonesia akan memiliki tingkat kesamaan dalam hal ekonomi di tingkat ASEAN maupun dunia,” papar Zulhas.
Ia melajutkan, Indonesia merupakan negara yang bebas dalam bidang perdagangan. Ia mengatakan, Indonesia tidak mungkin menghindari masuknya e-commerce dari luar.
“Indonesia tidak bisa melarang, tetapi kita mengatur. Agar kita dapat membuka diri untuk perkembangan zaman dan teknologi, sehingga kita tidak rugi,” jelasnya.
“Impor kita atur, agar tidak merugikan industri dalam negeri. Kalau ekspor, kita bantu dan tata. Terkait dengan e-commerce kita atur dengan permendag, misal dengan Permendag 31/2023,” tambahnya.
“Barang yang masuk ke Indonesia, harus memiliki izin edar,” tegasnya.
Zulhas lanjut menjelaskan, dulu barang yang masuk dari luar hanya disaring dengan negatif list. Saat ini, barang yang masuk diganti menjadi positif list. Sehingga, arus masuk barang impor tidak terlalu bebas.
Ada empat dalam positif list yang bebas masuk, yaitu buku, software, musik, dan film,” jelas Zulhas.
Selanjutnya ia juga mengatakan, platform – platform digital harus benar-benar diatur.
“Kita juga mengatur, social commerce seperti Tiktok, sehingga dia cuma boleh ngiklan. Kalau mau jualan, dia harus kerjasama dengan e-commerce,” tegas Zulhas.
“Indonesia, kalau maju kata kunci nya adalah kolaborasi. Untuk memberantas barang ilegal, kita semua harus mendukung, baik pemerintah pusat, daerah, universitas, dan berbagai pihak lainnya,” pungkasnya.