Pemerintah Aceh Buka Kerja Sama dengan NGO Internasional untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA

Aceh Today, Banda Aceh - Pemerintah Aceh secara resmi membuka ruang kerja sama serta meminta dukungan lembaga kemanusiaan, termasuk NGO internasional, guna mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan hingga saat ini tercatat 77 lembaga telah terlibat aktif dalam respons kebencanaan dengan mengerahkan 1.960 relawan. Seluruh lembaga dan relawan tersebut terdata secara resmi melalui Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri dari lembaga lokal, nasional, hingga internasional.

“Pemerintah Aceh memperkirakan jumlah keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah seiring berjalannya proses penanganan darurat dan pemulihan,” ujar Muhammad MTA dalam rilis resmi, Ahad (14/12/2025).

Atas nama masyarakat Aceh dan para korban terdampak bencana, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh lembaga dan relawan yang telah hadir dan bekerja di lapangan.

“Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik serta kontribusi seluruh lembaga dan relawan,” tambahnya.

Perkuat Upaya Pemerintah dan Unsur Terkait

Muhammad MTA menjelaskan, kehadiran lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan darurat dan pemulihan yang saat ini tengah dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur masyarakat sipil.

Sejumlah lembaga yang telah terdaftar dan aktif di Desk Relawan BNPB antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta lembaga lainnya.

Libatkan UNDP dan UNICEF

Secara khusus, Pemerintah Aceh juga telah menyampaikan permintaan resmi kepada sejumlah lembaga internasional, seperti UNDP dan UNICEF, untuk turut berperan dalam proses pemulihan pascabencana.

“Permintaan ini didasarkan pada pengalaman dan peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam penanganan bencana besar, termasuk saat tsunami Aceh 2004,” jelas Muhammad MTA.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis pemulihan akan dilaksanakan secara terkoordinasi dan berada di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Seluruh elemen diharapkan dapat bersatu dan bersinergi demi mempercepat pemulihan Aceh.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama dalam proses pemulihan ini,” tutup Muhammad MTA.