Tensi Timur Tengah Memanas, RI Mulai Evakuasi 329 WNI dari Iran: Pemerintah Aceh Pantau Kondisi Mahasiswa
Aceh Today, Banda Aceh – Pemerintah Indonesia resmi memulai proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi konflik militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Di antara ratusan WNI yang terancam keselamatannya, terdapat sejumlah warga asal Provinsi Aceh.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mencatat sebanyak 329 WNI saat ini berada di Iran. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa dan pelajar yang menempuh pendidikan di kota-kota besar.
Evakuasi Tahap Pertama Melalui Azerbaijan
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa proses penyelamatan tahap awal telah dilaksanakan sejak Jumat (6/3/2026). Sebanyak 32 WNI dilaporkan telah berhasil keluar dari wilayah Iran melalui perbatasan Azerbaijan.
"Mahasiswa kita banyak yang tinggal di Kota Qom dan Teheran. Pada tahap awal, 32 WNI sudah berhasil dievakuasi. Pemerintah pusat memastikan proses lanjutan terus berjalan menyesuaikan situasi keamanan yang sangat dinamis di lapangan," ujar MTA, Sabtu (7/3/2026).
Pendataan Warga Aceh Terus Dilakukan
Hingga saat ini, Kemenlu RI belum merinci data asal daerah dari total 329 WNI tersebut secara detail. Oleh karena itu, jumlah pasti warga Aceh yang berada di tengah zona konflik tersebut masih dalam proses verifikasi.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan warganya. Melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, komunikasi intensif dengan Kemenlu terus dijalin guna memantau perkembangan evakuasi setiap jamnya.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Kemenlu terkait perkembangan situasi WNI di Iran dan wilayah Timur Tengah lainnya untuk memastikan warga Aceh dalam kondisi aman," tambah MTA.
Dihimbau Tetap Tenang dan Waspada
Mengingat mayoritas WNI di Iran adalah kaum terpelajar, keluarga di Indonesia dihimbau untuk tetap tenang dan hanya mengikuti informasi resmi dari saluran Kemenlu RI atau Pemerintah Aceh. Situasi di Teheran dan Qom dilaporkan sangat fluktuatif, namun prioritas pemerintah adalah memindahkan WNI ke lokasi yang lebih aman (safe house) atau keluar dari negara tersebut.
