Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
Aceh Today, Banda Aceh - Ulama Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, berdasarkan rekomendasi hasil Muzakarah Ulama Aceh 2025 dan doa bersama untuk korban bencana di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
“Ulama Aceh sepakat meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional,” kata Tgk Faisal Ali, dikutip dari Antara, Senin (15/12).
Selain itu, ulama juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi. Peta jalan tersebut diharapkan berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Para ulama turut meminta pemerintah daerah melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor. Sementara pemerintah pusat diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
Ulama juga mengimbau masyarakat Aceh untuk terus memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.
Tgk Faisal menegaskan bahwa permintaan bantuan kepada pemerintah pusat bukan berarti pemerintah daerah tidak bekerja atau putus asa, melainkan bentuk pengakuan atas keterbatasan daerah dalam menghadapi bencana berskala besar.
“Dalam kondisi seperti itu, wajar jika pemerintah daerah meminta bantuan lebih besar dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, ulama Aceh akan terus mendampingi masyarakat dalam setiap musibah, tidak hanya melalui doa, tetapi juga sebagai penguat moral dan perekat solidaritas sosial.
