Gubernur Aceh Terima Utusan Kemlu, Bahas Dukungan Perdamaian Myanmar
Banda Aceh | Aceh Today – Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Muhammad Anshor bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (6/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas rencana kontribusi Indonesia, khususnya Aceh, dalam mendorong proses perdamaian di Myanmar yang masih dilanda konflik berkepanjangan.
Anshor mengatakan, Kemenlu terus berupaya membuka jalur komunikasi bagi para pihak yang bertikai di Myanmar guna mencapai kesepakatan damai.
“Mereka memang belum sepenuhnya siap berdamai, namun kami ingin menawarkan ruang yang aman dan netral agar dialog bisa dimulai,” ujar Anshor.
Pelajaran dari Aceh
Dalam waktu dekat, Indonesia berencana memfasilitasi dialog antar-etnis Myanmar di Yogyakarta pada akhir November 2025, dengan menghadirkan sekitar 20 perwakilan etnik dan lima perwakilan Pemerintah Myanmar.
Anshor menyebut para peserta ingin mempelajari pengalaman damai Aceh, mulai dari akar konflik hingga proses rekonsiliasi yang berhasil menghentikan konflik puluhan tahun antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Myanmar saat ini memiliki tujuh negara bagian yang mayoritas dihuni etnis minoritas, beberapa di antaranya sulit dijangkau oleh junta militer.
Karena kondisi tersebut, pengalaman Aceh dinilai relevan sebagai inspirasi bagi upaya perdamaian di Myanmar.
Agenda Aceh–Myanmar
Pada 28 November 2025, sesi khusus tentang proses perdamaian Aceh akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum dialog di Yogyakarta.
Kemenlu berharap Gubernur Muzakir Manaf dapat hadir untuk berbagi pengalaman dan memberi motivasi kepada peserta dari Myanmar.
Selain itu, perwakilan junta militer Myanmar juga dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada 29–30 November 2025 setelah mengikuti rangkaian diskusi di Yogyakarta.
Respons Gubernur Aceh
Gubernur Muzakir Manaf menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk berbagi pengalaman mengenai implementasi perdamaian yang berhasil dicapai melalui Perjanjian Helsinki 2005.
Upaya diplomatik ini diharapkan menjadi kontribusi konkret Indonesia, khususnya Aceh, dalam mendukung terciptanya perdamaian inklusif di kawasan Asia Tenggara.
