Akademisi UNBP Mahdawi: Anggaran Gizi, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045

Lhokseumawe, Aceh Today – Pemanfaatan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan besarnya jumlah penduduk usia produktif. Investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, pendidikan bermutu, dan layanan kesehatan menjadi fondasi penting untuk mendukung produktivitas generasi mendatang.

Hal tersebut disampaikan Mahdawi, S.E., M.E., akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada (UNBP), dalam diskusi publik bertajuk “Uang Negara dan Masa Depan Gen Z” yang diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN SUNA Lhokseumawe, Senin (19/10/2026).

Dalam pemaparan bertema “Gizi, Pendidikan, dan Kesehatan sebagai Syarat Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045”, Mahdawi menjelaskan bahwa bonus demografi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, kewirausahaan, dan penerimaan negara. Namun, peluang tersebut juga berisiko tidak optimal apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Menurutnya, pembangunan manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak masa kehamilan, anak usia dini, usia sekolah, hingga memasuki usia produktif.

“Bonus demografi harus dipersiapkan, bukan sekadar ditunggu,” menjadi pesan utama yang ditekankan dalam pemaparannya.

Tiga Fondasi Pembangunan Manusia

Mahdawi menjelaskan bahwa gizi, pendidikan, dan kesehatan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam membentuk sumber daya manusia unggul.

Pemenuhan gizi mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Pendidikan berkualitas membekali generasi muda dengan literasi, numerasi, karakter, kreativitas, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Sementara itu, kesehatan fisik dan mental menjadi faktor penting agar masyarakat mampu belajar, bekerja, dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Dalam aspek gizi, perhatian khusus diperlukan pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pencegahan anemia, pemberian ASI eksklusif, hingga penyediaan makanan pendamping ASI yang bergizi dan aman.

Mahdawi turut menyoroti prevalensi stunting nasional pada 2024 sebesar 19,8 persen, turun dari 21,5 persen pada 2023, berdasarkan angka yang merujuk pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Meski menunjukkan penurunan, upaya perbaikan gizi tetap perlu diperkuat agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Di bidang pendidikan, tantangan tidak berhenti pada akses sekolah. Kemampuan literasi, numerasi, sains, keterampilan digital, pendidikan vokasi, komunikasi, dan kolaborasi juga perlu diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.

Adapun sektor kesehatan perlu memberikan perhatian terhadap layanan promotif, preventif, dan kuratif, termasuk kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja, anemia, serta akses terhadap informasi kesehatan yang tepercaya.

Anggaran Negara Perlu Memberikan Dampak Nyata

Dalam diskusi tersebut, Mahdawi juga membahas keterkaitan antara prioritas belanja negara dan pembangunan kualitas manusia.

Mengacu pada materi presentasinya, anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebut sebesar Rp757,82 triliun atau sekitar 20 persen dari belanja negara.

Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Sementara itu, anggaran kesehatan dalam materi tersebut disebut mencapai Rp244 triliun. Penggunaannya antara lain diarahkan untuk layanan kesehatan masyarakat, bantuan iuran jaminan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, dan percepatan penurunan stunting.

Mahdawi menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran perlu diikuti tata kelola yang baik, pemerataan layanan, pelaksanaan program yang efektif, serta evaluasi yang terukur.

Keberhasilan kebijakan publik, menurut materi yang disampaikannya, tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang dibelanjakan atau banyaknya program yang dijalankan. Dampaknya perlu terlihat melalui perbaikan status gizi, peningkatan kemampuan belajar, perluasan akses kesehatan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Pembangunan sumber daya manusia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses layanan, masalah gizi ganda, kualitas pembelajaran, hingga kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas.

Keluarga berperan membangun kebiasaan hidup sehat dan mendukung proses belajar anak. Sekolah perlu menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, sedangkan puskesmas dan posyandu berperan dalam pemantauan pertumbuhan, edukasi kesehatan, skrining, serta rujukan.

Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan data, anggaran, target lintas sektor, dan evaluasi secara berkala agar program pembangunan manusia berjalan lebih efektif.

Bagi generasi Z, upaya tersebut berkaitan langsung dengan kesiapan menghadapi dunia kerja, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan ekonomi. Generasi muda tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga kesehatan yang baik, keterampilan relevan, kesempatan berusaha, dan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi.

Karena itu, kemajuan menuju Indonesia Emas 2045 perlu diukur melalui indikator yang jelas, antara lain perkembangan status gizi, kemampuan literasi dan numerasi, akses layanan kesehatan, kesejahteraan mental, kesenjangan sosial, serta produktivitas dan partisipasi kerja.

Melalui penguatan gizi, pendidikan, dan kesehatan yang didukung tata kelola anggaran yang akuntabel serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan memiliki landasan lebih kuat untuk mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.